*
Banjar, 1 Mei 2026 — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) kembali menjadi momentum penting bagi kaum pekerja untuk menyuarakan tuntutan kesejahteraan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada satu isu yang semakin menguat dalam aksi buruh: reforma agraria. Mengapa persoalan tanah menjadi bagian dari perjuangan buruh?
Hubungan Buruh dan Tanah yang Tak Terpisahkan
Realitas menunjukkan bahwa rendahnya upah buruh tidak bisa dilepaskan dari kondisi di pedesaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sekitar 63,42% petani di Indonesia merupakan petani gurem dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar. Luas tersebut tidak mencukupi untuk menopang kehidupan layak.
Akibatnya, jutaan penduduk desa—terutama anak-anak petani—terpaksa bermigrasi ke kota untuk menjadi buruh. Kondisi ini menciptakan “cadangan tenaga kerja” yang melimpah, sehingga:
– Persaingan kerja semakin tinggi
– Posisi tawar buruh melemah
– Upah cenderung ditekan
– Sistem kerja kontrak dan outsourcing terus berlangsung
Situasi ini dikenal dalam teori ekonomi politik sebagai industrial reserve army, di mana kelebihan tenaga kerja dimanfaatkan untuk menjaga upah tetap rendah.
Kondisi Nyata di Kota Banjar
Fenomena tersebut juga terlihat di Kota Banjar. Sekitar 39,8% tenaga kerja di wilayah ini berstatus sebagai buruh, meskipun tidak memiliki kawasan industri besar. Industri yang ada didominasi oleh usaha konveksi skala kecil.
Dengan UMK Banjar tahun 2026 sebesar Rp2.234.555, banyak buruh konveksi yang masih menerima upah di bawah standar melalui sistem borongan. Di sisi lain, gelombang PHK terjadi akibat tekanan produk impor, menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan tanpa memiliki alternatif kembali ke sektor pertanian karena tidak memiliki lahan.
Hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang berulang: tidak memiliki tanah, menjadi buruh murah, terkena PHK, lalu kembali menjadi bagian dari kelompok rentan.
