“Jangan sampai hal kecil seperti administrasi masih ada kesalahan yang fundamental. Normatif dipenuhi, laksanakan aturan dengan sebaik-baiknya. Jangan sekali-kali melanggar aturan,” tegasnya.
Dony juga meminta para pejabat untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan beradaptasi di tengah perubahan yang berlangsung cepat, termasuk akibat perkembangan teknologi dan algoritma media sosial.
Menurutnya, kecepatan perubahan informasi harus diimbangi dengan kecepatan aparatur dalam berpikir, mengambil keputusan, menangkap peluang, serta merespons tantangan.
“Kecepatan informasi harus sama dengan kecepatan kita berpikir. Menjawab tantangan dan menangkap peluang yang ada, serta cepat beradaptasi di lingkungan kerjanya,” ujarnya.
Bupati selanjutnya mendorong para pejabat agar tidak bekerja secara pasif maupun hanya menunggu instruksi pimpinan. Aparatur dituntut kreatif, inovatif, dan mampu menghadirkan terobosan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan, semangat proactive government harus diwujudkan dengan menghadirkan pelayanan sebelum masyarakat menyampaikan permintaan atau aspirasi.
“Jangan pasif atau menunggu diperintah pimpinan, tapi harus proaktif. Apalagi sekarang kita sedang mendengungkan proactive government. Sebelum rakyat meminta, kita sudah berikan. Sebelum rakyat menyampaikan aspirasi, kita harus sudah hadir melayani,” tuturnya.
Dony juga meminta seluruh pejabat memiliki orientasi untuk berprestasi. Menurutnya, peningkatan kinerja aparatur akan berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Saya ingin semuanya berprestasi. Jika semua ingin berprestasi, dampaknya pelayanan akan semakin meningkat dan pembangunan akan semakin berkualitas,” ucapnya.
Ia menambahkan, bekerja sekadar memenuhi standar berpotensi membuat aparatur terjebak dalam rutinitas. Karena itu, setiap pejabat harus berani menghadapi tantangan dan meningkatkan kapasitas dirinya.
“Kalau bekerja hanya standar saja akan bosan. Maka harus sanggup melawan tantangan dan sanggup untuk hadir di zona berkompetisi,” katanya.
Menutup arahannya, Bupati meminta pelaksanaan target 100 hari kerja tidak berhenti pada dokumen perencanaan. Ia menginstruksikan agar progresnya dievaluasi secara berkala setiap pekan sehingga hasilnya dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
“Saya minta yang sudah melaksanakan 100 hari kerja ada evaluasinya per minggu. Setelah itu baru paparan,” pungkasnya.( Yus is )
