Sumedang Siapkan Antisipasi Abu Vulkanik, Kualitas Udara Dipantau Setiap Hari
Pemerintah Kabupaten Sumedang memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Salah satu langkah utama yang disiapkan adalah pemantauan kualitas udara secara berkala serta penyampaian informasi kepada masyarakat secara cepat dan terukur.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Kabupaten Sumedang yang digelar di Ruang Rapat Bupati, Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Senin (7/9/2026).
Rakor melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, BMKG, serta perangkat daerah dan instansi terkait.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, mengatakan, Pemkab Sumedang dapat menjadikan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 119/KS.01.01/DINKES tanggal 6 September 2026 sebagai rujukan dalam menyusun langkah antisipasi di daerah.
Surat edaran tersebut mengatur kesiapsiagaan dan perlindungan kesehatan masyarakat Jawa Barat terhadap dampak erupsi dan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
“Ini pun ada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 119 tentang kesiapsiagaan dan perlindungan kesehatan masyarakat Jawa Barat terhadap dampak erupsi dan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Sekiranya ini pun bisa menjadi rujukan untuk membuat surat edaran dari Bupati Sumedang,” ujar Tuti.
Menurutnya, mitigasi tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan, tetapi perlu dilakukan secara lintas sektor, mulai dari pendidikan, ruang terbuka, transportasi, keairan, pertanian, peternakan hingga perlindungan kelompok rentan.
Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir mengatakan, Pemkab Sumedang telah menyiapkan mekanisme pemantauan dan penyampaian informasi terkait kondisi kualitas udara kepada masyarakat.
Pemantauan dilakukan secara berkala melalui pengujian di sejumlah lokasi dengan memperhatikan partikulat halus serta sejumlah polutan utama lainnya.
Beberapa titik yang menjadi lokasi pemantauan yakni kawasan Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Jembatan Timbang, dan Kawasan Industri Tomo.
Hasil pemantauan tersebut nantinya menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan langkah yang perlu dilakukan masyarakat.
“Manakala membahayakan masyarakat, dihimbau memakai masker, kurangi aktivitas di luar rumah. Kemudian yang sensitif bisa menjaga dirinya di rumah,” kata Dony.
Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu panik. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan dengan mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan pemerintah.
