Di Balik Kemeriahan Hari Jadi Tasikmalaya, Ada Warga yang Belum Merasa Diundang,
Ketua LMPI (Laskar Merah Putih Indonesia) Kritik Pemerintah Kota Tasikmalaya.
GEMAPRIANGAN— TASIKMALAYA, 11 Oktober 2026
Bulan Oktober adalah bulan istimewa bagi warga Kota Tasikmalaya. Bulan di mana kota ini merayakan hari jadinya. Semestinya, ini adalah momen kebahagiaan bersama — ketika seluruh warga, tanpa kecuali, merasa menjadi bagian dari perayaan itu. Namun realita yang terjadi di lapangan menyisakan catatan penting yang layak kita renungkan bersama.
Lumiland: Kemeriahan yang Terasa Berjarak
Pemerintah Kota Tasikmalaya menghadirkan Festival Lumiland di Dadaha sebagai puncak peringatan hari jadi kota. Sebuah acara besar yang seharusnya menjadi milik semua warga. Namun kebijakan tiket yang diterapkan memunculkan pertanyaan di hati masyarakat umum.
Sultonudin Ketua LMPI (Laskar Merah Putih Indonesia) Soroti 50.000 tiket digratiskan khusus untuk kalangan Guru dan siswa-siswi sekolah, sementara masyarakat luas yang ingin menikmati acara yang sama harus membayar tiket seharga Rp35.000 per orang.
Wajar jika ada warga yang bertanya: “Apakah kami bukan warga Tasikmalaya? Mengapa saat hari jadi kota kami sendiri, kami justru harus membayar sementara kelompok lain diistimewakan?”
Kritik ini bukan bermaksud menentang pemberian fasilitas kepada Guru maupun pelajar. Namun keadilan tercipta ketika perlakuan tidak terasa memihak satu golongan. Hari jadi kota adalah milik seluruh rakyat Tasikmalaya — pedagang, petani, pengemudi, ibu rumah tangga, dan semua warga yang setiap hari berjuang membangun kota ini dengan keringat sendiri. Mereka juga berhak merasakan senyum di hari ulang tahun kotanya, tanpa merasa ada sekat yang memisahkan.
Sultonudin mengatakan ketika di wawancarai awak media “Kemeriahan sebuah perayaan tidak diukur dari megahnya acara, tapi dari seberapa banyak warga yang merasa diundang — bukan sekadar sebagai penonton diluar pagar, tapi sebagai tuan rumah yang sesungguhnya.”
Trotoar yang Tak Bisa Dijalani Warga
