Lebih lanjut, Narendra menuturkan bahwa wilayah Mandalahayu belum termasuk dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah ditetapkan pemerintah. WPR di Kabupaten Tasikmalaya saat ini baru mencakup sebagian Kecamatan Karangjaya dan Cineam.
“Untuk Salopa belum ada WPR. Jadi kalau ada kegiatan tambang tanpa izin, tentu akan kami tindaklanjuti,” jelasnya.
Sementara itu, Pepen Ucu Atila, Penyelidik Bumi Ahli Muda, mengatakan bahwa tim ESDM akan segera mengeluarkan surat teguran kepada kelompok penambang.
“Kami akan kirimkan surat teguran agar kegiatan dihentikan dulu sampai proses legalitas ditempuh, baik itu WPR, IPR, maupun izin lainnya,” ujarnya.
Pepen menambahkan, bila masyarakat memang ingin menambang secara legal, maka harus melalui proses pengajuan berjenjang mulai dari Bupati, Gubernur, hingga Kementerian ESDM.
“Kalau memang ada potensi logam mulia di wilayah itu, pengajuannya bisa lewat koperasi agar mendapat izin pertambangan rakyat (IPR),” katanya.
Terkait kemungkinan adanya keterlibatan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), Pepen mengaku belum mengetahui secara pasti. Namun ia berharap organisasi tersebut bisa membantu masyarakat agar menempuh jalur legal.
Pepen juga mengingatkan soal risiko keselamatan kerja di tambang tanpa izin, seperti potensi gas beracun di lubang tambang.
“Tambang rakyat tidak boleh memakai alat berat, apalagi menggali terlalu dalam tanpa ventilasi. Lokasi di Salopa belum WPR, jadi sebaiknya dihentikan dulu sebelum ada izin resmi,” tegasnya.
Sementara itu, publik mulai mempertanyakan peran aparat penegak hukum (APH) atas maraknya aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut. Masyarakat berharap, penegakan hukum dan pembinaan masyarakat berjalan seimbang, agar potensi emas di Mandalahayu tidak berubah menjadi sumber konflik dan kerusakan lingkungan. (Halim)
