Rapat mingguan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi momentum kita untuk mencocokkan data di lapangan. Kita ingin memastikan program Perlinsos, seperti PKH, BPNT, maupun BLT Dana Desa, berjalan transparan dan tepat sasaran tanpa ada warga miskin yang terlewat,” ujar Kepala Desa dalam pengantarnya.
Dalam sesi pembahasan Perlinsos, beberapa poin krusial yang disepakati meliputi:
• Validasi Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS): Melakukan penyisiran ulang data warga bersama para Ketua RT/RW untuk mengantisipasi adanya data ganda atau warga yang sudah mampu tetapi masih tercatat sebagai penerima.
Transparansi Penyaluran: Menyusun jadwal publikasi penerima bantuan di papan pengumuman desa agar masyarakat dapat mengawasi secara langsung.
• Penanganan Keluhan Warga: Membuka posko pengaduan di kantor desa bagi warga yang mengalami kendala( HS)
