Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan pers merupakan amanat konstitusi yang harus dihormati oleh seluruh pihak, termasuk pejabat negara. FORWAPI pun mengajak seluruh insan pers untuk tetap menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, berimbang, serta berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik.
Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) FORWAPI, Ade Global, menyampaikan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan demokrasi. Menurutnya, pelabelan terhadap wartawan justru berpotensi memperlemah kepercayaan publik terhadap pers yang selama ini menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Pers bukan musuh pemerintah. Pers adalah mitra kritis yang bekerja untuk kepentingan publik. Karena itu, setiap pernyataan pejabat publik hendaknya disampaikan secara bijaksana agar tidak memunculkan persepsi yang dapat merendahkan profesi wartawan,” ujar Ade Global.
FORWAPI berharap polemik tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen semua pihak dalam menjaga kebebasan pers, menghormati kerja jurnalistik yang profesional, serta membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan media sebagai bagian penting dalam sistem demokrasi di Indonesia.( Forwapi)
