Tak jarang, para kepala desa maupun pihak sekolah memberi mereka “uang koordinasi” dengan nominal bervariasi: mulai Rp 50 ribu, Rp 100 ribu, bahkan hingga Rp 200 ribu sekali kunjungan.
Jika dalam sehari mengunjungi tiga kantor desa, minimal mereka bisa mengantongi Rp 150 ribu. Dalam seminggu kerja 5 hari, sudah Rp 750 ribu atau sekitar Rp 3 juta sebulan. Bila lebih rajin — menambah kunjungan ke sekolah atau instansi lain — penghasilan mereka bisa lebih besar, bahkan mendekati Rp 14 juta sebulan.
Fenomena ini tentu menjadi diskusi tersendiri. Perlukah ditertibkan? Selama tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada yang merasa terganggu, sebagian berpendapat hal ini masih bisa dimaklumi.
Meski begitu, publik diimbau untuk tetap berhati-hati. Profesi wartawan diatur oleh undang-undang, dengan syarat media berbadan hukum yang terdaftar di Kemenkumham dan jurnalisnya terverifikasi di Dewan Pers.
Bagi narasumber, jangan cepat takut. Cek keabsahan medianya, apakah benar berbadan hukum dan terdaftar di situs Dewan Pers. Jika hanya mengaku media sambil menjual kalender, kaos, atau menyebar ancaman laporan ke aparat, itu sudah di luar etika jurnalisme dan lebih menyerupai praktik oknum yang merugikan marwah wartawan sejati.
Karena sejatinya, wartawan adalah mereka yang menyuarakan fakta di lapangan demi kepentingan publik, bukan sekadar mencari keuntungan pribadi dengan menjual rasa takut.
