Dalam siaran pers ini, PAKAR juga melampirkan dasar hukum yang dijadikan acuan:
1. Undang‑Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi terkait kegiatan yang menggunakan dana publik
2. Undang‑Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang mengatur peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan negara
3. Undang‑Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mengatur peran pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat
PAKAR meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya dan instansi terkait untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini, memfasilitasi ruang dialog antara Kepala Sekolah, masyarakat, dan awak media. Tujuannya agar prinsip transparansi tata kelola anggaran pendidikan dapat ditegakkan, kepercayaan publik pulih, dan proyek revitalisasi SDN Sada Ukir berjalan sesuai perencanaan demi kepentingan siswa‑siswi.
Catatan Penting: Ini adalah pernyataan siaran pers dari PAKAR. Dugaan sikap tertutup tersebut perlu dikonfirmasi langsung kepada Kepala Sekolah SDN Sada Ukir, Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, serta pihak‑pihak terkait lainnya untuk mendapatkan klarifikasi resmi yang seimbang.
Penulis : Dk_
