Lanjut Halim, berdasarkan penelusuran di lapangan, sejumlah penerima manfaat mengeluhkan kondisi makanan yang dinilai tidak memenuhi standar gizi maupun kelayakan konsumsi. Ada pula temuan terkait proses pengolahan di dapur yang diduga tidak sepenuhnya mengikuti standar higienitas dan keamanan pangan, ungkapnya.
Program MBG sendiri digagas sebagai langkah strategis untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Namun, ketika pelaksanaan di lapangan dinilai jauh dari harapan, publik pun mempertanyakan mekanisme pengawasan yang berjalan.
Halim juga menyampaikan, FORWAPI menegaskan bahwa audit transparansi anggaran harus melibatkan lembaga independen dan hasilnya dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap mitra penyedia bahan dan pengelola dapur juga dinilai mendesak untuk mencegah potensi kerugian negara maupun dampak kesehatan bagi penerima manfaat.
“Jika program ini dibiayai dari uang pajak rakyat, maka rakyat berhak tahu ke mana setiap rupiah dialokasikan. Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban,” ujar Halim.
Dengan demikian, publik kini menunggu langkah konkret aparat pengawas internal maupun eksternal untuk memastikan program sosial tersebut berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas. (AD
