Wabup Fajar juga meminta agar setiap sanggahan masyarakat terhadap hasil pendataan ditangani secara transparan. Jika terdapat pengajuan yang ditolak, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan mengenai alasan penolakan tersebut.
“Jangan hanya dikatakan ditolak tanpa alasan. Harus ada penjelasan yang jelas dan detail, sehingga masyarakat memahami mengapa pengajuannya belum dapat diterima,” tegasnya.
Menurut Fajar, transparansi dalam pendataan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia berharap masyarakat juga turut berperan aktif dengan memberikan informasi yang benar selama proses verifikasi berlangsung.
Ia pun berharap proses verifikasi dan perbaikan data tersebut dapat berjalan optimal sehingga bantuan sosial dari pemerintah pusat, provinsi hingga daerah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Menutup kunjungannya, Wabup Fajar mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses tersebut serta mendoakan agar Pemerintah Kabupaten Sumedang senantiasa mampu menjalankan amanah dan menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Doakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang agar terus menjadi pemerintah yang amanah, yang mengedepankan dan menyayangi masyarakatnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Agus Kori Hidayat menjelaskan bahwa kegiatan pendataan Perlinsos dilakukan untuk memastikan data masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat diperbaiki dan diperbarui.
“Alhamdulillah, kegiatan pendataan Perlinsos ini kita laksanakan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Ada beberapa data masyarakat yang sebenarnya berhak menerima, namun desilnya masih tinggi. Ini sedang kita lakukan perbaikan sehingga hasilnya nanti dapat menjadi dasar pemberian bantuan,” jelasnya.( Yus is )
