Lebih lanjut, ketika pihak pelaksana proyek dihubungi oleh awak media, jawaban yang diberikan hanya singkat melalui pesan, “papan informasi sonten di kintun,” tanpa penjelasan lebih lanjut.
Tak hanya persoalan papan proyek dan APD, media juga menyoroti minimnya pemberdayaan tenaga kerja lokal. Seluruh pekerja yang berada di lokasi proyek diketahui berasal dari luar daerah, tanpa melibatkan putra daerah setempat. Padahal, proyek pemerintah sejatinya diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar yang turut berkontribusi melalui pembayaran pajak.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait pengawasan dan kepatuhan pelaksana proyek terhadap regulasi yang berlaku. Diharapkan instansi terkait dapat segera turun tangan untuk melakukan evaluasi dan memastikan proyek pemerintah berjalan sesuai aturan, mengedepankan keselamatan kerja, transparansi, serta pemberdayaan masyarakat lokal.
(Redaksi).
