Ia juga menekankan pentingnya pemenuhan urusan pemerintahan wajib, mandatory spending, serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja menjadi hal penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa persetujuan bersama terhadap Raperda APBD 2027 tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Hasil evaluasi gubernur nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam penyempurnaan Raperda APBD 2027 agar tetap selaras dengan regulasi serta prioritas pembangunan daerah.
Proses penyempurnaan tersebut akan dilaksanakan paling lambat tujuh hari kerja setelah hasil evaluasi diterima, melalui koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD dengan memperhatikan seluruh catatan dan rekomendasi hasil evaluasi.
Langkah tersebut merupakan bagian dari penyelarasan kebijakan anggaran (budget alignment) guna memastikan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2027 tersusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
Reporter Ety
