Selain partisipasi, Herdiat menekankan pentingnya menjaga netralitas seluruh panitia penyelenggara, termasuk perangkat desa yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkades. Ia mengingatkan agar tidak ada keberpihakan kepada calon tertentu karena setiap petugas tetap memiliki hak pilih sebagai warga negara.
“Berbeda pilihan boleh, tetapi yang paling utama adalah keamanan dan ketertiban. Panitia harus netral dan tidak boleh berpihak,” tegasnya.
Pemilihan yang dijadwalkan pada hari Minggu, 13 Desember 2026, juga mempertimbangkan kesempatan masyarakat yang bekerja di luar daerah agar dapat pulang dan menggunakan hak pilihnya karena bertepatan dengan hari libur.
Lebih lanjut, Herdiat meminta agar pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Pilkades dilakukan secara lebih fokus. Seluruh pihak, termasuk petugas keamanan dan Linmas, diharapkan turut berperan aktif membantu masyarakat agar seluruh tahapan berjalan tertib dan tidak menimbulkan persoalan.
“Kita semua harus lebih proaktif dan membantu masyarakat sehingga pelaksanaan Pilkades serentak ini berjalan dengan baik tanpa menimbulkan ekses negatif,” harapnya.
Terakhir, Herdiat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya DPMD Provinsi Jawa Barat, yang telah berperan aktif memberikan dukungan dan pendampingan dalam persiapan pelaksanaan Pilkades serentak berbasis digital di Kabupaten Ciamis.
Sementara itu, Sekretaris DPMD Provinsi Jawa Barat, Lisa Avianty, menyampaikan pada tahun 2026 ini terdapat enam kabupaten di Jawa Barat yang melaksanakan Pilkades digital, yakni Kabupaten Bekasi, Sumedang, Cianjur, Karawang, Subang, dan Ciamis.
Menurut Lisa, pelaksanaan Pilkades secara konvensional selama ini membutuhkan biaya cukup tinggi, baik untuk penyediaan sarana dan prasarana maupun waktu penyelenggaraan yang relatif panjang. Sementara melalui sistem digital, proses pemungutan suara diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.
*Reporter Ety*




















